Sumber dan Objek Hukum

         A.           SUBJEK HUKUM

Adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Subjek hukum terdiri atas dua :

a.       Manusia (natuurlijke person)

Pasal 1 KUH perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak bergantung pada hak-hak kenegaraan.

Pasal 2 KUH Perdata bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya dan apabila si anak itu mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang, artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh undang-undang.

Pasal 27 UUD 1945 menetapkan setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum serta pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Oleh karena itu dalam hukum dapat dibedakan dari segi perbuatan hukum :

1.      Cakap melakukan perbuatan hukum. Orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat

2.      Tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pasal 1330 KUH perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian :

§  orang-orang yang belum dewasa

§  orang yang ditaruh dibawah pengampunan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk dan pemboros

§   wanita yang dalam perkawinan/berstatus sebagai istri.

b.      Badan Hukum (rechts Persoon)

Adalah subjek hukum yang dapat bertindak hukum seperti manusia dan sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai hak manusia.

Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara :

a.      Didirikan dengan AKTA notaries

b.      Didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat

c.      Dimintakan pengesahan anggaran dasar kepada Mentri Kehakiman dan HAM

d.      Diumumkan dalam berita Negara

Badan hukum (rechts persoon) dibedakan dalam dua bentuk :

1.      Badan hukum public (public rechts persoon)

Adalah badan hukum yang didirakan berdasarkan hukum public, yang menyangkut kepentingan public, orang banyak dan Negara umumnya.

Contoh : eksekutif, pemerintahan.

2.      Badan hukum privat (privat rechts persoon)

Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Contoh : PT, Koperasi, yayasan, dan badan amal.

B.OBJEK HUKUM

Menurut system KUH perdata benda dpat dibedakan sebagai berikut :

1.      Barang yang wujud (lichamelijik) dan barang yang tidak berwujud (onlichamelijk)

2.      Barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak (yang paling penting)

Benda tidak bergerak Dapat dibedakan menjadi :

a.       Benda tidak bergerak karena sifatnya, misalnya pohon, arca, dan patung.

b.      Benda tidak bergerak karena tujuannya, yaitu alat-alat yang dipakai dalam pabrik.

c.       Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, berwujud atas benda-benda yang tidak tidak bergerak. Misak hipotik.

Benda bergerak dapat dibedakan menjadi :

a.         Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat dipindahkan

b.         Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, yaitu hak atas benda bergerak misalnya saham PT.

3.      Barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang dipakai tidak habis

4.      Barang-barang yang sudah ada dan yang masih aka nada.

5.      Barang-barang uang dalam perdagangan dan yang diluar perdagangan

6.      Brang-barang yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.

Pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak berhubungan 4 hal yaitu:

1.            Bezit (pemilikan), berlaku asa yang tercantum dalam Pasal 1977 KUHP sedangkan benda tidak bergerak tidak.

2.             Levering (penyerahan), dapat dilakukan penyerahan secara nyata.

3.            Verjaring (kadarluarwarsa), ada kadarluawarsanya sedang tidak bergerak tidak.

4.            Bezwaring (pembebanan), dilakuykan dengan pand (gadai), sedangkan tidak bergerak tidak.

      Secara garis besar benda terbagi dalam dua :

      1.            Benda yang bersifat kebendaan, yaitu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba dan dirasakan

      2.            Benda yang bersifat tidak kebendaan yaitu suatu benda yang hanya dirasakan oleh pancaindra saja.

Hak kebendaan adalah hak mutlak sedangkan lawannya adalah hak yang nisbi/hak relative yang kedua merupakan bagian dalam hak perdata.

Hak Mutlak

1.      Hak kepribadian, misalnya hak atas namanya, hidup, kemerdekaan

2.      Hak yang terletak dalam hukum keluarga yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan suami istri

3.      Hak mutlak atas suatu benda inilah disebut hak kebendaan.

Hak Nisbi

Yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan, sedangkan perutangan timbul dari perjanjian, undang-undang.

Hak kebendaan didalam KUHP dibedakan menjadi dua :

1.      Hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan atas suatu benda.

2.      Hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan atas pelunasan hutang.

Cara memperoleh hak milik suatu benda :

1.      Pelekatan

2.      Kadarluwarsa

3.      Pewarisan

4.      Penyerahan (levering) berdasarkan suatu tittle pemindahan hak yang berasal dari seseorang yang berhak memindahkan hak milik. 

Macam-macam levering :

1.      Levering atas benda bergerak, diatu dalam pasal 612 BW

2.      Levering atas benda tak bergerak

3.      Levering atas benda tak berwujud, diatur dalam pasal 613BW

4.      Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (Hak Jaminan)

Merupakan hak yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan, apabila debitor melakukan wanprestasi. 

Macam-macam hak jaminan :

a.      Jaminan Umum

Diatur pasal 1131 KUHP : segala kebendaan debitor, baik yang ada maupun yang aka nada, baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang dibuatnya.

Pasal 1132 KHUP : harta kekayaan debitor menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditor yang memberikan utang kepadanya.

Benda yang dapat dijadikan jaminan :

1.      Berda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang)

2.      Benda tersebut dapat dipindahtangankan haknya kepada pihak lain.

b.      Jaminan Khusus

         Jaminan yang diberikan hak khusus, misalnya :

1.      Gadai

Pasal 1150 : gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor untuk menjamin suatu hutang.

Sifat-sifat gadai :

1.      Gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

2.      Gadai bersifat accsoir, artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai debitor itu lalai membayar hutangnya kembali.

3.      Adanya sifat kebendaan

4.      Syarat inbezitztelling, artinya benda gadai harus ke luar dari kekuasaan pemberi gadai atau benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.

5.      Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri

6.      Hak preferensi (hak untuk didahulukan), sesuai dengan pasal 1130 jo pasal 1150 KUHP

7.      Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan membayarnya sebgaian dari hutang.

Hak pemegang gadai :

1.      Pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri.

2.      Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan utnuk menyelamatkan benda gadai.

3.      Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda gadai (hak retensi) sampai ada pelunasan hutang dari debitur

4.      Pemegang gadai mempunyai hak preferensi (hak untuk didahulukan) dari kreditur-kreditur yang lain.

5.      Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim

6.      Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.

Kewajiban-kewajiban pemegang gadai :

1.      Pasal 1157 ayat 1 KUHP, pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan

2.      Pasal 1156 KUHP ayat 2, kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai jika barang gadai dijual

3.      Pasal 1159 ayat 1 KUHP, bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai

4.      Kewajiban untuk mengembalikan benda gadai jika debitor melunasi hutangnya

5.      Kewajiban untuk memelihara benda gadai.

Hapusnya gadai :

1.      Hapusnya perjanjian pokok

2.      Karena musnahnya benda gadai

3.      Karena pelaksana eksekusi

4.      Karena pemegang gadai telah melepaskan hak gadai secara sukarela

5.      Karena pemegang gadai telah kehilangan kekuasanaan atas benda gadai

6.      Karena penyalahgunaan benda gadai

2.      Hipotik

Pasal 1162 KUHP adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perutangan.

Sifat-sifat hipotik :

1.      Bersifat accesoir, seperti halnya dengan gadai

2.      Mempunyai sifat zaaksgevolg (droit de suite) yaitu hak hipotik senantiasa mengikuti bendanya dalam tagihan tangan siapapun benda tersebut berada (pasal 1163 ayat KUHP)

3.      Lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain pasal (1133-1134 ayat2 KUHP)

4.      Objeknya benda-benda tetap.

Hipotik hanya digunakan untuk hipotik kapal laut dan pesawat udara yang mempunyai berat diatas 20 m3.

Perbedaan gadai dan hipotik :

1.      Gadai harus disertai dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang digadaikan, sedangkan hipotik tidak

2.      Gadai hapus jika barang yang digadaikan berpindah ke tangan orang lain, sedangkan hipotik tidak.

3.      Suatu barang tidak pernah dibebani lebih dari satu gadai, walaupun tidak dilarang, tetapi beberapa hipotik yang bersama-sama dibebankan di atas satu beda adalah sudah merupakan keadaan biasa.

4.      Adanya gadai dibuktikan dengan segala macam pembuktian yang dapat dipakai untuk membuktikan perjanjian pokok, sedangkan adanya perjanjian hipotik dibuktikan dengan akta otentik.

Hak tanggunan

Berdasakan pasal 1 (1) UUHT, hak tanggunan merupakan hak jaminan atas tanah yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda yang merupakan 1 kesatuan.

Benda-benda yang dapat dijadikan jaminan utang yang bersifat khusus dengan syarat :

1.      Benda tersebut dapat bersifat ekonomis

2.      Benda tersebut dapat dipndahtangankan haknya kepada pihak lain

3.      Tanah yang dijadikan jaminan ditunjuk oleh undang-undang

4.      Tanah-tanah tersebut sudah terdaftar dalam daftar umum berdasarkan PP no.29 tahun 1997

Fungsi pendaftaran tanah adalah :

1.      Sebagai syarat konstitutif lahirnya hak tanggungan

2.      Sebagai pembuktian telah terjadi hak tanggungan.

3.      Sebagai alat bukti bagi para debitor, kreditor maupun pihak ketiga, setiap pembebanan hak tanggungan diberikan sertifikat hak tanggungan yang terdiri dari :

1.      Salinan buku tanah hak tanggungan

2.      Salinan akta pemberian hak tanggungan

3.      Fidusia

Dikenal dengan nama FEO yang dasarnya merupakan suatu perjanjian accosor antara debitor dan kreditor yang isisnya penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitor kepada kreditur.

Bentuk perjanjian Fidusia :

Pasal 5 ayat 1 UUJF, akta jaminan fidusia memuat :

1.      Identitas pihak pemberi dan penerimaan fidusia

2.      Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

3.      Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia

4.      Nilai penjamin

Pendaftaran fidusia

Sebagai bukti kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia diperoleh sertifikat jaminan fidusia diperoleh 965060 sertifikat jaminan fidusia yang ditertibkan oleh kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama.

Tujuan daripada pendaftaran adalah sebagai berikut :

1.      Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerimaan fidusia dan menjamin pihak yang mempunyai kepentingan atas benda yang dijaminkan

2.      Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan.

3.      Memberikan hak yang didahulukan

4.      Memenuhi asas spesialitas dan publisitas

5.      Member rasa aman kepada kreditur penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Ekesekusi jaminan fidusia :

Diatur dalam pasal 29 s/d 34 UUJF, di mana pasal 39 UUJF dikatakan apabila debitor cidera janji. Eksekusi dapat dilakukan dalam beberapa cara :

1.      Pelaksanaan title eksekultoral sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh kreditor

2.      Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan debitor sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

3.      Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitor dan kreditor, jika dengan cara demikian dapat diperoleh hasil tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Hapusnya jaminan fidusia :

Pasal 25 UUJF, jaminan fidusia hapus karena :

1.      Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

2.      Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitor

3.      Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Sumber:

http://chammyree.blogspot.com/2011/05/rangkuman-aspek-hukum-dalam-ekonomi.html

Kondisi Hukum Perdata di Indonesia

Kondisi hukum di Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka ragam terutama hukum perdata. Faktor yang mempengaruhinya antara lain :
1. Faktor ethnis disebabkan keaneka ragaman hukum adat bangsa Indonesia karena Negara kita Indonesia ini terdiri dari beberapa suku bangsa.
2. Faktor hysteria yuridis yang dapat kita lihat, yang pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan, yaitu :
• Golongan eropa dan yang dipersamakan.
• Golongan bumi putera ( pribumi / bangsa Indonesia asli ) dan yang dipersamakan.
• Golongan timur asing ( bangsa cina, India, arab ).

Adapun hukum yang diperlakukan bagi masing-masing golongan yaitu :

• Bagi golongan eropa dan yang dipersamakan berlaku hukum perdata dan hukum dagang barat yang diselenggarakan dengan hukum perdata dan hukum dagang di negara belanda berdasarkan azas konkordinasi.

• Bagi golongan bumi putera dan yang dipersamakan berlaku hukum adat mereka. Yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, dimana sebagian besar dari hukum adat tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.

• Bagi golongan timur asing berlaku hukum masing-masing , dengan catatan bahwa golongan bumi putera dan timur asing diperbolehkan untuk menundukan diri kepada hukum eropa barat baik secara keseluruhan maupun untuk macam tindakan hukum tertentu saja.

Peraturan – peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia seperti :

• Ordonansi perkawinan bangsa Indonesia Kristen ( staatsblad 1933 bno 7.4 ).
• Organisasi tentang maskapai andil Indonesia ( IMA ) Staatsblad 1939 no 570 berhubungan dengan no 717.

Dan ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga Negara , yaitu :
a. Undang-undang hak pengarang / hak cipta ( auteurswet tahun 1912 ).

Hak cipta (lambang internasional: ©, Unicode: U+00A9) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.
Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).

b. Peraturan umum tentang koperasi ( saatsblad 1933 no 108 ).
c. Ordonansi woeker ( saatsblad 1938 no 523 ).
d. Ordonansi tentang pengangkutan di udara ( staatsblad 1938 no 98 ).


Sumber : http://vegadadu.blogspot.com/2011/05/pengertian-dan-keadaan-hukum-perdata-di.html

Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Hukum Perdata adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Hukum Perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia yang mengatur hubungan-hubungan antar individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata ada yang dikenal dengan hukum perdata privat materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan sedangkan hukum perdata formil adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan pengadilan perdata. Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Terjadinya hubungan hukum antara pihak-pihak menunjukkan adanya subyek sebagai pelaku dan benda yang dipermasalahkan oleh para pihak sebagai obyek hukum.
• Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Terdiri dari orang dan badan hukum.
• Objek hukum adalah segala sesuatu berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Obyek hukum adalah benda.
• Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum.
• Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.

Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain:

1. Sistem hukum Anglo-Saxon (Common Law) yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya termasuk negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat.
2. Sistem hukum Eropa Continental, sistem hukum yang diterapkan di daratan Eropa.

Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan dari ''Burgerlijk Wetboek'' atau dikenal dengan BW yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi (azas persamaan hukum). Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian.

Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:

I. Buku I tentang Orang

Mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum antara lain:
• ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang
• kelahiran
• kedewasaan
• perkawinan
• keluarga
• perceraian dan
• hilangnya hak keperdataan

Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

II. Buku II tentang Kebendaan

Mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi :

1. Benda berwujud (tangible assets)

• bergerak, misalnya kendaraan bermotor, perhiasan.
• tidak bergerak misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu.

2. Benda tidak berwujud (intangible assets)

Misalnya hak tagih atau piutang, termasuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan.

III. Buku III tentang Perikatan

Mengatur tentang hukum perikatan (perjanjian), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian.

Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.

IV. Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian

Mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Hukum ekonomi merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan peristiwa ekonomi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Aspek hukum dalam ekonomi semua aspek yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Aspek hukum ekonomi dapat terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi
2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat.

Hukum ekonomi dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Hukum ekonomi pembangunan
Yaitu hukum yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum menganai cara-cara peningkatan dan pengembangan ekonomi Indonesia secara nasional

2. Hukum ekonomi social
Yaitu hukum yang menyangkut pengaturan pemikiran hokum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secar adil dan sesuai dengan hak asasi manusia.

Sumber : http://jatoeandini.blogspot.com/2011/05/aspek-hukum-perdata.html
http://vangaliputra.blogspot.com/2011/05/hukum-perdata-indonesia.html

Harapan terhadap Koperasi Indonesia

Dalam proses pembangunan ekonomi, kita menyadari kerap terjadi sektor-sektor yang terpinggirkan atau terlupakan, baik oleh para pelaku ekonomi maupun para pengambil kebijakan. Biasanya yang terpinggirkan ini adalah mereka yang bergerak di usaha kecil, mikro, menengah, dan beberapa jenis badan usaha yng kurang mendapat arah, seperti koperasi. Padahal, usaha kecil tidak pernah mempersoalkan kenapa mereka menjadi kecil. Mereka memahami adanya perbedaan kemakmuran, besar-kecil, sebagai bagian yan tidak terhindarkan dalam sistem ekonomi seperti yang kita alami saat ini. Namun persoalannya bukanlah pada lebih atau kurang, tapi lebih kepada sebuah etos : jangan mengambil segalanya sehingga tidak tertinggal apapun bagi orang lain.

Tidaklah berlebihan apabila ditengah upaya kita menghadapi pasar bebas dan globalisasi, upaya membangun koperasi yang memiliki daya saing, efisiensi, budaya perusahaan (corporate culture), dan inovasi, menjadi hal yang tak terhindarkan. Koperasi adalah usaha yang paling cocok bagi karakter bangsa kita dalam menghadapi globalisasi tersebut. Oleh karena itu harapan saya terhadap koperasi di Indonesia diantaranya :
1. Koperasi Indonesia dapat turut serta kedalam mainstream pembangunan bangsa.
2. Sistem data yang terkait dengan anggota koperasi tersedia dengan transparan
3. Informasi mengenai koperasi bisa diakses secara umum melalui koneksi lnternet. “Artinya penilaian paling penting bagi koperasi modern adalah sudah tersistem secara online dengan angotanya”.
4. Tingkat ekonomi koperasi di Indonesia berkembang pesat
5. Koperasi dapat mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat
6. Koperasi dapat mempertinggi kualitas kehidupan manusia
7. Koperasi dapat memperkokoh perekonomian rakyat
8. Dapat mengembangkan perekonomian nasional
9. Dapat mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa
Semoga harapan harapan terhadap koperasi dapat terwujud dan bukan hanya pertanyaan-pertanyaan mengenai harapan koperasi tetapi juga jawaban yang bermakna dan konkret bagi perkembangan koperasi Indonesia di era globalisasi.