Kondisi Koperasi Saat ini

Akhir – akhir ini kondisi Negara Indonesia sedang mengalami sedikit kenaikan, terutama dalam bidang perekonomian koperasinya. Berikut ini adalah pembahasan dalam tingkat perekonomian koperasi Indonesia secara lebih spesifik lagi dari mulai tahun millennium baru sampai dengan sekarang.
Pada tahun 2000, kondisi perekonomian koperasi di Indonesia dapat dikatakan sangat terpuruk, karena baru saja dilanda oleh yang namanya krisis moneter pada tahun 1998 yang lalu. Sungguh sangat sulit bagi Indonesia untuk mangatasi masalah tersebut, apalagi dalam bidang perekonomiannya. Nilai dolar yang sangat tinggi pada saat Tahun 1998, sangat mempengaruhi tingkat nilai tukar Rupiah pada saat itu. Nilai rupiah yang anjlok sangat memungkinkan terjadinya inflasi lagi. Tetapi untungnya bangsa Indonesi mampu memperbaiki nalai tukar rupiah pada saat itu. Lambat laun, nilai tukar rupiah terhadap dolar mulai membaik dan beranjak lebih bagus sampai saat ini.
Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.
Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah [Organisasi] ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak.
Kondisi perkembangan koperasi saat ini tidak hanya sampai disitu saja, sekarang bukan hanya toko-toko saja yang bisa berdagang melalui dunia maya. Kini koperasi yang selama ini kita anggap hanya ada di daerah saja akan mulai diluncurkan melalui dunia maya.
Mungkin karena jaman semakin berkembang dan untuk menuju internet pun sudah tidak sulit lagi bagi kita, apalagi dengan handphone sederhana yang tak terlalu mahal saja sudah bisa memakai internet sepuasnya. Apalagi di pedesaan, kini sudah sebagian besar orang dari segi umur paling rendah sampai yang paling tua pun sudah memiliki handphone. Jadi tak heran mendengarnya jika memang akan ada 50.000 koperasi yang akan ditargetkan secara online.
Berikut adalah sedikit artikel tambahan mengenai koperasi online ini. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan hingga 2014 akan menghadirkan sekitar 50.000 unit koperasi kategori modern. Braman Setyo, Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan koperasi modern yang dimaksud adalah bisa memenuhi tiga kriteria.
Kriteria tesebut meliputi :
1. Sudah memanfaatkan teknologi informasi secara online.
2. Sistem data yang terkait dengan anggota tersedia dengan transparan.
3. Informasi mengenai koperasi bisa diakses secara umum melalui koneksi lnternet. "Artinya penilaian paling penting bagi koperasi modem adalah sudah tersistem secara online dengan angotanya.

Manfaat bagi koperasi yang menerima predikat tersebut, makin mendapat kepercayaan dari anggota maupun masyarakat umum. Hingga saat ini, koperasi yang sudah memanfaatkan jaringan online tercatat 623 unit, dengan 90% di antaranya berbentuk koperasi simpan pinjam (KSP) dan 10% sisanya berupa koperasi primer. Untuk menyukseskan program pencapaian 50.000 koperasi kategori modern, Kementerian Koperasi dan UKM tidak memiliki anggaran khusus, Pemerintah hanya melakukan fasilitasi dan perangkatnya dipersiapkan oleh PT Telkom.
Adapun, keinginan agar koperasi di Indonesia memanfaatkan teknologi informasi, utamanya berdasarkan keinginan Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan agar seluruh masyarakat bisa memahami dan mengetahui program serta perkembangan setiap koperasi. Selain bersinergi dengan PT Telkom, Kementerian Koperasi dan UKM juga menjadikan Dinas Koperasi dan UKM setiap provinsi sebagai ujung tombak menciptakan koperasi modem.
Sumber : Bisnis Indonesia
depkop.go.id

Tugas Kelompok Ekonomi Koperasi

KELOMPOK EKONOMI KOPERASI#

ANISA AGUSTYANINGRUM( 20210871 )

DEWI KUSUMASTUTI ( 21210905 )

ELIETA LIESTIANI SUGANDA( 29210255 )

LISNAWATI( 24210051 )

KELAS : 2EB15


KOPERASI PEGAWAI LEMIGAS (KPL)

Kami telah melakukan analisa atau observasi mengenai Koperasi Pegawai Lemigas ini. Dari hasil observasi yang kami teliti, kami memperoleh banyak informasi untuk bahan pertimbangan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Endang selaku Dosen MatKul Ekonomi Koperasi. Hasil dari analisa kami adalah sebagai berikut.
Koperasi Pegawai Lemigas ini didirikan dengan tujuan membantu staff dan karyawan dalam pemenuhan kebutuhan dengan memberikan keringanan baik dalam pean pembelian barang atau pinjaman uang dengan lebih mudah. Seperi halnya koperasi-koperasi lainnya di Indonesia, KPL didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Dimana setiap kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh KPL mengikutsertakan pula para anggotanya. Daftar susunan pengurus dan pengawas Koperasi Pegawai Lemigas (KPL) untuk periode tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut :
• Pengurus
1. Ketua : Suryadi,S.Kom,M.AB
2. Wakil Ketua/Koord. Bid Usaha : Ir. Hery Widhiarto, M. SI
3. Sekretaris : Dra. Isnawati, M. SI
4. Bendahara : Heriyadi, S. E

• Pengawas
1. Ketua : Ir. Daru Siswanto
2. Sekretaris : Komarudin, S. Kom
3. Anggota : Dra. Lisna Rosmayanti, M.SI

Koperasi Pegawai Lemigas didirikan pada tanggal 26 April 1978 akan tetapi penetapan anggaran dasar / dana KPL baru dibahas dalam rapat tanggal 9 Juni 1980. Seperti halnya pendirian UKM / KUK, pendirian koperasi juga harus disertakan permohonan izin usaha. Yang terlampir dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil serta Surat Tanda Daftar Perusahaan Koperasi. Untuk membantu pemerintah dalam pencatatan wirausaha di DKI Jakarta.
Usaha yang dijalankan oleh Koperasi Pegawai Lemigas antara lain :
 Usaha Simpan Pinjam
 Usaha Toko
 Usaha Rekanan
 Usaha Photocopy
 Usaha Perjalanan dan Transportasi
 Usaha Jasa Konsultan



Usaha Simpan Pinjam

Simpan Pinjam merupakan salah satu usaha koperasi, yang diselnggarakan oleh koperasi dibidang jasa keuangan yang pengelolaannya harus dipisahkan dengan unit usaha lainnya serta memenuhi persyaratan peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1945 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Jenis simpan pinjam dalam koperasi :
1. Simpan Pokok
Simpan pokok adalah simpanan yang dibayar oleh setiap anggota pada saat menjadi anggota koperasi,setiap anggota hanya membayar simpanan pokok 1 kali dengan jumlah yang besarannya sama untuk setiap anggota, tidak boleh diambil kecuali bila mengundurkan diri dari keanggotaan.

2. Simpanan Wajib
Simpanan wajib yaitu simpanan yang harus dibayar oleh setiap anggota secara periodik (misalnya tiap bulan) selama menjadi anggota dengan jumlah yang besarnya sama untuk setiap anggota.

3. Simpanan Sukarela
Simpanan sukarela merupakan simpanan yang jumlah dan waktu pembayarannya tidak ditentukan tergantung pada masing-masing anggota yang bersangkutan.


Dalam melaksanakan usahanya unit simpan pinjam dapat menyelenggarakan usahanya sebagai berikut :
a. Menerima simpanan berjangka dan tabungan dari anggota, calon anggota juga koperasi lain dan anggotanya.
b. Memberikan pinjaman uang baik pada anggota, calon anggota maupun kepada koperasi lain dan anggotanya.
c. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan sebagaimana yang dimaksud diatas.

Permohonan Pinjaman
Semua anggota yang hendak mengajukan pinjaman harus terlebih dahulu melakukan permohonan pinjaman secara tertulis dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pinjaman. Setelah diisi dan dilampiri dengan slip gaji lalu kemudian diserahkan ke pengelola simpan pinjam.

Persetujuan Pinjaman
Setelah Formulir diberikan oleh pengelola simpan pinjam kepada bendahara, maka bendahara membuatkan Bukti Kas Pengeluaran(BKP). BKP tersebut berangkap 3(putih,biru,kuning).

Pembuatan Laporan
Pengelola simpan pinjam akan membuatkan laporan setiap bulannya kepada ketua koperasi.



Note:
Terima Kasih kepada Koperasi Pegawai Lemigas yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan analisa untuk pemenuhan salah satu mata kuliah softskill Ekonomi Koperasi .


Sumber : Koperasi Pegawai Lemigas
Jl. Ciledug Raya, Cipulir Kebayoran Lama
Jakarta Selatan

TUGAS KELOMPOK

TUGAS KELOMPOK EKONOMI KOPERASI#

DISUSUN OLEH:

ANISA AGUSTYANINGRUM( 20210871 )

DEWI KUSUMASTUTI ( 21210905 )

ELIETA LIESTIANI SUGANDA( 29210255 )

LISNAWATI( 24210051 )

KELAS : 2EB15



KOPERASI PEGAWAI LEMIGAS (KPL)





Sejarah berdirinya Koperasi


Setelah pengesahan UU 44 PP tahun 1960 yaitu tentang pengolahan pertambangan gas dan minyak bumi Indonesia maka didirikanlah PPPTMGB Lemigas dibawah naungan departemen pertambangan energi. Setelah berdiri selama 18 tahun dan banyak merekrut karyawan,oleh karena itu untuk membantu staff dan karyawan dalam pemenuhan kebutuhan dengan memberikan keringanan baik dalam pembelian barang atau pinjaman uang dengan lebih mudah maka didirikanlah Koperasi Pegawai Lemigas (KPL). Koperasi Pegawai Lemigas bertempat di lingkungan kantor Lemigas yang beralamat di Jalan Ciledug Raya Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebagian besar anggotanya adalah para karyawan yang bekerja pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak Bumi dan Gas Bumi (PPPTMGB) Lemigas. Koperasi ini telah berdiri + 30 tahun. Jumlah anggota KPL sampai sekarang + telah mencapai 780 orang. Rapat pembukaan perkumpulan koperasi diselenggarakan 26 April 1978 (ditetapkan sebagai hari berdirinya KPL). Sedangkan anggaran dasar koperasi baru ditetapkan tanggal 9 Juni 1980. Berdasarkan UU no 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maka keluarlah surat pengesahan berdirinya Koperasi Pegawai Lemigas (KPL). Dengan nomor TDP 09.03.2.46.00582 dan sebagai penanggung jawab / pengurus adalah Bpk. Suryadi, S.KOM, M.AB. Disahkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Usaha yang dijalankan di koperasi ini antara lain:
- Usaha Simpan Pinjam
- Usaha Toko
- Usaha Rekanan
- Usaha Photocopy
- Usaha Perjalanan dan Transportasi
- Usaha Jasa Konsultan


Modal Peusahaan Koperasi

Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap yang diperoleh dari uang simpanan pokok,uang simpanan wajib,uang simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman, dan penerimaan lain yang sah.

Tugas Dan Fungsi Organisasi

Dalam koperasi pegawai Lemigas mempunyai struktur organisasi yang cukup jelas, dalam pembagian tugas dan fungsi organisasi dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut .
1. Rapat anggota
a. Mengadakan pertemuan 1 tahun sekali
b. Mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan perubahan-perubahan AD / ART
c. Menilai dan mengesahkan kebijakan pengurus
d. Memilih anggota pengurus, mengawas atau tim lainnya
e. Menilai dan mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk periode tahun berikutnya
2. Dewan Penasihat
Memberikan masukan-masukan yang berguna bagi kemajuan koperasi
3. Pembina
Membina koperasi dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan

4. Ketua
a. Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan
b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi
c. Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
5. Pengawas
a. Minimal sekali dalam 3 bulan memeriksa buku-buku, surat-surat berharga, uang tunai, laporan keuangan dan kekayaan lainnya serta kegiatan usaha
b. Menampung dan meneliti keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anggota mengenai kegiatan usaha untuk diproses lebih lanjut
6. Koordinator Bidang Usaha
a. Mengkoordinasikan, membimbing dan mengawasi tugas kepengurusan koperasi
b. Mengusahakan peningkatan/pengembangan usaha koperasi
7. Bendahara
a. Menyusun, mengatur, menyimpan dengan sebaik-baiknya kekayaan koperasi baik berupa uang tunai maupun surat-surat berharga dalam kas koperasi atau pada bank
b. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan bukti-bukti yang ada
c. Menyusun laporan keuangan secara periodik
8. Pengelola toko
a. Mengelola dan bertanggung jawab pada unit toko koperasi pegawai Lemigas
b. Menjual dan membeli barang untuk kebutuhan para pegawai/anggota
9. Pengelola potokopi
a. Mengelola dan bertanggung jawab pada unit usaha potokopi koperasi pegawai Lemigas
b. Mengawasi operasional dalam pelayanan potokopi
10. Pengelola Rekanan
a. Menyediakan bahan kimia, obat-obatan dan alat tulis kantor untuk keperluan perusahaan
b. Membuat surat tagihan kepada perusahaan sesuai dengan pesanan barang yang di minta
11. Pengelola jasa tranportasi
a. Menyediakan penyewaan bus untuk keperluan pegawai
b. Memelihara kondisi dan keadaan bus pegawai
c. Pembuat surat tagihan atas penyewaan bus pada perusahaan
12. Pengelola simpan pinjam
a. Mengadakan jasa penyimpanan
b. Memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan

Keanggotaan

Anggota KPL adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa. Keanggotaan KPL tidak dapat dipindah tangankan. Yang dapat menjadi anggota koperasi ini adalah WNI yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
b. Bertempat tinggal di Jakarta dan sekitarnya.
c. Tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil PPPTMGB “LEMIGAS”.
d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.

Keanggotaan dinyatakan berakhir apabila anggota :
1. Meninggal dunia
2. Minta berhenti atas permintaan sendiri
3. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan
4. Dipecat oleh pengurus karena tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota atau karena melakukan perbuatan yang merugikan koperasi
Hak dan Kewajiban Anggota KPL

 Kewajiban KPL
1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan- keputusan Rapat Anggota.
2. Membayar Simpanan Pokok,Simpanan Wajib dan Simpanan lainnya yang diputuskan oleh Rapat anggota.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh KPL.
4. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.
5. Menanggung kerugian sesuai dengan keputusan.

 Hak Anggota KPL
• Menghadiri,menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
• Memilih atau dipilih menjadi Anggota Pengurus atau Pengawas.
• Meminta diadakan Rapat Anggota.
• Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota.
• Mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
• Meminta keterangan mengenai perkembangan KPL.
• Mendapatkan bagian SHU sesuai dengan jasa usaha masing-masing.
• Mendapatkan bagian sisa hasil penyelesaian.


Simpanan Anggota

Setiap anggota diwajibkan membayar :
1. Uang simpanan pokok yang harus dibayar sekaligus
2. Uang simpanan wajib yang telah ditetapkan oleh KPL
3. Uang simpanan sukarela yang telah ditetapkan oleh KPL yang dapat diangsur / dibayar beberapa kali

Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha yaitu pendapatan perusahaan Koperasi yang diperoleh dalam suatu periode yang telah dikurangi penyusutan aktiva dan biaya-biaya yang dikeluarkan pada tahun/periode tersebut. Sisa hasil usaha diperoleh dari :
1. Usaha yang diselenggarakan untuk anggota KPL
2. Usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota

Sisa hasil usaha yang digunakan untuk pihak bukan anggota :
1. 40% untuk cadangan
2. 15% untuk dana pengurus
3. 10% untuk dana Pegawai / Karyawan
4. 10% untuk dana Pendidikan Koperasi
5. 15% untuk dana sosial
6. 10% untuk dana pembangunan daerah kerja
Apabila SHU berasal dari usaha untuk anggota, maka dalam pembagian SHU tersebut, terdapat pembagian untuk anggota sebanding dengan jasa yang di berikannya sebaliknya apabila SHU berasal dari usaha bukan untuk anggota maka bagian untuk anggota berdasarkan jasa tidak diberikakan, tetapi pengurus memperoleh pembagiaan yaitu dana pengurus.

Simpan Pinjam

Simpan pinjam merupakan salah satu usaha koperasi, yang diselenggarakan oleh koperasi dibidang jasa keuangan yang pengelolaannya harus dipisahkan unit usaha lainnya serta memenuhi persyaratan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1945 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Permohonan Pinjaman
Semua anggota yang hendak mengajukan pinjaman harus terlebih dahulu melakukan permohonan pinjaman secara tertulis dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pinjaman. Setelah diisi dan dilampiri dengan slip gaji lalu kemudian diserahkan ke pengelola simpan pinjam.

Persetujuan Pinjaman
Setelah Formulir diberikan oleh pengelola simpan pinjam kepada bendahara, maka bendahara membuatkan Bukti Kas Pengeluaran(BKP). BKP tersebut berangkap 3(putih,biru,kuning).

Pembuatan Laporan
Pengelola simpan pinjam akan membuatkan laporan setiap bulannya kepada ketua koperasi.


LANDASAN, AZAS, DAN PRINSIP KPL

1. KPL berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. KPL berazaskan kekeluargaan
3. KPL melaksanakan prinsip sbb :
• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokratis
• Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
• Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal
• Kemandirian
• Mengembangkan koperasi melalui Pendidikan Perkoperasian dan Kerja sama antarKoperasi

Sejarah Koperasi

Sejarah gerakan koperasi
Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.
Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian.

Gerakan Koperasi di Indonesia
Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI.
Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 tahun 19 yang isinya yaitu :

1. Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi
2. Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa
3. Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral
4. Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda
Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU no. 91 pada tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :

1. Hanya membayar 3 gulden untuk materai
2. Bisa menggunakan bahasa daerah
3. Hukum dagang sesuai daerah masing-masing
4. Perizinan bisa didaerah setempat

Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan Koperasi Kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.
Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Perkembangan koperasi
Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun itu dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia di antaranya adalah Arisan untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, paketan, mitra cai dan ruing mungpulung daerah Jawa Barat, Mapalus di daerah Sulawesi Utara, kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk daerah Bali, dan Julo-julo untuk daerah Sumatra Barat merupakan sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan menunjukkan usaha atau kegiatan atasdasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan.
Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, hubungan social, nonprofit dan kerjasama disebut Pra Koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi terutama di pedesaan masih dijumpai, meskipun arus globlisasi terus merambat ke pedesaan.
Kemajuan ilmu oengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi ( revolusi industri ) melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi menjajdi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal ( kapitalisme ). Kaum kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebutdengan sebaik-baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya. Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis / liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah.
Dalam kemiskinan dan kemelaratan ini, muncul kesadaran masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan koperasi. Pada tahun 1844 lahirlah koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles Howart. Di Jerman, Frederich Willhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze memelopori Koperasi Simpan Pinjam. Di Perancis, muncul tokoh-tokoh kperasi seperti Charles Fourier, Louis Blance, dan Ferdinand Lassalle. Demikian pula di Denmark. Denmark menjadi Negara yang paling berhasil di dunia dalam mengembangkan ekonominya melalui koperasi.
Kemajuan industri di Eropa akhirnya meluas ke Negara-negara lain, termasuk Indonesia. Bangsa Eropa mulai mengembangkan sayap untuk memasarkan hasil industri sekaligus mencari bahan mentah untuk industri mereka. Pada permulaannya kedatangan mereka murni untuk berdagang. Nafsu serakah kaum kapitalis ini akhirnyaberubah menjadi bentuk penjajahan yang memelaratkan masyarakat.
Bangsa Indonesia, misalnya dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad dan setelah itu dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Selama penjajahan, bangsa Indonesia berada dalam kemelaratan dan kesengsaraan. Penjajah melakukan penindsan terhadap rakyat dan mengeruk hasil yang sebanyak-banyaknya dari kekayaan alam Indonesia. Penjajahan menjadikan perekonomian Indonesia terbelakang. Masyarakat diperbodoh sehingga dengan mudah menjadi mangsa penipuan dan pemerasan kaum lintah darat, tengkulak, dan tukang ijon.
Koperasi memang lahir dari penderitaan sebagai mana terjadi di Eropa pertengahan abad ke-18. Di Indonesia pun koperasi ini lahir sebagai usaha memperbaiki ekonomi masyarakat yang ditindas oleh penjajah pada masa itu.
Untuk mengetahui perkembangan koperasi di Indonesia, sejarah perkembangan koperasi Indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam “ dua masa ”, yaitu masa penjajahan dan masa kemerdekaan.

Masa Penjajahan
Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif tokoh R. A. Wiriaatmadja pada tahun 1986. Wiriaatmadja, patih Purwokerto ( Banyumas ) ini berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Beliau dengan bantuan E. Sieberg, Asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Cita-cita Wiriaatmadja ini juga mendapat dukungan dari Wolf van Westerrode, pengganti Sieberg. Mereka mendirikan koperasi kredit sistem Raiffeisen.
Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga ( koperasi konsumsi ). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia ( PBI ) di Surabaya. Partaui Nasional Indonesia ( PNI ) di dalam kongresnya di Jakarta berusah menggelorakan semangat kooperasi sehuingga kongres ini sering juga disebut “ kongres koperasi ”.
Pergerakan koperasi selam penjajahan Belanda tidak dapat berjalan lancer. Pemerintah Belanda selalu berusaha menghalanginya, baik secara langsug maupun tidak langsung. Selain itu, kesadaran masyarakat atas koperasi sangat rendah akibat penderitaan yang dialaminya. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915. Berdasarkan peraturan ini rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena :
1. mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal
2. akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda
3. ongkos materai sebesar 50 golden
4. hak tanah harus menurut hukum Eropa
5. harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi
Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjurkoperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk “ Panitia Koperasi ” yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini ditugasi untuk meneliti mengenai perlunya koperasi. Setahun kemudian, panitia itu memberikan laporan bahwa koperasi perlu dikembangkan. Pada tahun 1927 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari perturan 1915. isi peraturan No. 91 antara lain :
1. akta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah
2. ongkos materai 3 golden
3. hak tanah dapat menurut hukum adat
4. berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat
Dengan keluarnya peraturan ini, gerakan koperasi mulai tumbuh kemabli. Pada tahun 1932, Partai Nasional Indonesia mengadakan kongres koperasi di Jakarta. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan No. 108 sebagai pengganti peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1915. Peraturan ini merupakan salinan dari peraturan koperasi Belanda tahun1925, sehingga tidak cocok dan sukar dilaksanakan oleh rakyat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang lebih buruk. Kamntor Pusat Jawatan Koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Syomin Kumiai Cou Jomusyo dan Kantor Daerah diganti menjadi Syomin Kumiai Saodandyo. Kumiai yaitu koperasi model Jepang, mula-mula bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat. Hal ini hanya alat dari Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang. Walau hanya berlangsung selama 3,5 tahun tetapi rakyat Indonesia mengallami penderitaan yang jauh lebih dahsyat. Jadi, dalam masa penjajahan Jepang koperasi Indonesia dapat dikatakan mati.
Masa Kemerdekaan

Setelah bangsa Indonesia merdeka, pemerintah dan seluruh rakyat segera menata kembali kehidupan ekonomi. Sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 33, perekonomian Indonesia harus didasrkan pada asas kekeluargaan. Dengan demikian, kehadiran dan peranan koperasi di dalam perekonomian nasional Indonesia telah mempunyai dasar konstitusi yang kuat. Di masa kemerdekaan, koperasi bukan lagi sebagai reaksi atas penderitaan akibat penjajahan, koperasi menjadi usaha bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Hal ini sangat sesuai dengan cirri khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.
Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, Kementerian Kemakmuran. Pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan Jawatan Koperasi terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. Koperasi pada saat itu dapat berkembang secara pesat.
Namun karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah maka terjadi titik kehancuran koperasi Indonesia menjelang pemberontakan G30S / PKI. Partai-partai memenfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya, bahkan ada yang menjadikan koperasi sebagai alat pemerasan rakyat untuk memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan koperasi sehingga masyarakat kehilangan kepercayaannya dan takut menjadi anggota koperasi.
Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah berhasil menumpas pemberontakan G30S / PKI. Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kehadiran dan peranan koperasi dalam perekonomian nasional merupakan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Masa pasca kemerdekaan memang dapat dikatakan berkembang tetapi pada masa itu membuat perkembangan koperasi berjalan lambat. Namun keadaannya sperti itu, pemerintah pada atahun 1947 berhasil melangsungkan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :
1. mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI )
2. menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3. menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi
Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputiuasab Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut :
1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai pengganti SOKRI
2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
3. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru
Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut :
1. kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah
2. pengalaman masa lampau mengakibtakan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi
3. pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah
Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain :
1. menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi
2. memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
3. memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil
Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Para pengusaha dan petani ekononmi lemah sering kali menjadi hisapan kaum tengkulak dan lintah darat. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalutrkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fubgsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi

Koperasi

I. Pengertian koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.
Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsipprinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Bagi Masyarakat Indonesia, Koperasi sudah tidak asing lagi, karena kita sudah merasakan jasa Koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan hutang lintah darat. Secara harfiah Koperasi yang berasal dari bahasa Inggris Coperation terdiri dari dua suku kata :
- Co yang berarti bersama
- Operation yang berarti bekerja
Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut koperasi.
Pengertian pengertian pokok tentang Koperasi :
1. Merupakan perkumpulan orang orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.
2. Menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.
3. Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil.
4. Pengawasan dilakukan oleh anggota.
5. Mempunyai sifat saling tolong menolong.
6. Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota.

Sebetulnya suatu definisi itu meskipun banyak persamaannya, tetapi orang banyak yang memberi tekanan pada salah satu unsurnya. Hal ini tergantung pada perbedaan segi pandangan palsafah hidup orang yang mengemukakan tentang Koperasi, sebagai pelengkap dari pengertian koperasi menurut UU No. 12/1967 (undang undang pertama mengenai Koperasi Indonesia), diantaranya :
- Dr.C.C. Taylor
Beliau adalah seorang ahli ilmu Sosiologi, dapat diperkirakan tinjauan beliau adalah tinjauan yang menganggap bahwa Koperasi adalah konsep sosiologi. Menurutnya koperasi ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang penting dalam pengertian kerja sama :
a. Pada dasarnya orang lebih menyukai hubungan dengan orang lain secara langsung. Hubungan paguyuban lebih disukai daripada hubungan yang bersifat pribadi.
b. Manusia (orang) lebih menyukai hidup bersama yang salig menguntungkan dan damai daripada persaingan.
Sesuai dengan pandangan Taylor tersebut Koperasi dianggap lebih bersifat perkumpulan orang daripada perkumpulan modal, selain dari sudut pandang etis/ religious dan sudut pandang ekonomis.
- Intenational Labour Office (ILO)
Menurut ILO definisi koperasi adalah sebagai berikut :
Cooperation is an association of person, usually of limited means, who have voluntaily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled businnes organization, making equitable contribution of the capital required and eccepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking.
Definisi di atas terdiri dari unsur unsur berikut :
a. Kumpulan orang orang
b. Bersifat sukarela
c. Mempunyai tujuan ekonomi bersama
d. Organisasi usaha yang dikendalikan secara demokratis
e. Kontribusi modal yang adil
f. Menanggung kerugian bersama dan menerima keuntungan secara adil.
- Margaret Digby
Menulis tentang “ The World Cooperative Movement “ mengatakan bahwa koperasi adalah :
a. Kerjasama dan siap untuk menolong
b. Adalah suatu usaha swasta tetapi ada perbedaan dengan badan usaha swasta lain dalam hal cara untuk mencapai tujuannya dan penggunaan alatnya.
- Dr. C.R Fay
Suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangan tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa. Sehingga masing masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan tingkat hubungan mereka dengan perserikatan itu.
- Dr. G. Mladenata
Didalam bukunya “ Histoire des Doctrines Cooperative “ mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama ,dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber sumber yang disumbangkan oleh anggota.
- H.E. Erdman
Bukunya “ Passing Monopoly as an aim of Cooperative” mengemukakan definisi sebagai berikut :
a. Koperasi melayani anggota, yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi
b. Rapat anggota memutuskan kebijakan dasar juga mengangkat dan meberhentikan pengurus
c. Pengurus bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan dapat mengangkat karyawan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang diterima dari rapat anggota.
d. Tiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat anggota tahunan. Partisipasi anggota lebih diutamakan daripada modal yang dimasukan.
e. Anggota membayar simpanan pokok, wajib dan sukarela. Koperasi juga dimungkinkan meminjam modal dari luar.
f. Koperasi membayar bunga pinjaman sesuai dengan batas yang berlaku yaitu sesuai dengan tingginya yang berlaku di masyarakat.
g. SHU ( Sisa Hasil Usaha ) dibayar pada anggota yang besarnya sesuai dengan jasa anggota
h. Dalam hal mengalami kegagalan, anggota hanya bertanggung jawab sebesar simpananya di koperasi
- Frank Robotka
Bukunya yang berjudul “ A Theory of Cooperative “ menyakan bahwa penulis penulis Amerika serikat umumnya menerima ide ide tentang koperasi sebagai berikut :
a. Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang anggotanya merupakan langganannya. Koperasi diorganisasikan , diawasi dan dimiliki oleh para anggotanya yang bekerja untuk kemanfaatan mereka sendiri
b. Praktek usahanya sesuai dengan prinsip prinsip Rochdale
c. Koperasi adalah suatu kebalikan dari persaingan yaitu bahwa anggota lebih bersifat kerja sama daripada bersaing diantara mereka
d. Koperasi bukan perkumpulan modal dan tidak mengejar keuntungan, lain dengan badan usaha bukan koperasi yang mengutamakan modal dan berusaha mendapatkan keuntungan
e. Keanggotaan koperasi berdasarkan atas perseorangan bukan atas dasar modal
- Dr. Muhammad Hatta
Dalam bukunya “ The Movement in Indonesia” beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarka tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “ seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri dari :
a. Solidaritas
b. Individualitas
c. Menolong diri sendiri
d. Jujur
- UU No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia)
Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasarkan atas dasar asas kekeluargaan.
Itulah beberapa pengertian mengenai Koperasi, yang sudah menjelaskan pengertian pengertian koperasi dari berbagai sisi. Namun jika hanya sebatas pengertian tidak akan cukup untuk lebih mengenal koperasi, maka akan dicoba menjelaskan selanjutnya mengenai hal hal apa saja yang ada di dalam manajemen koperasi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah Asosiasi orang orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Asosiasi berbeda dengan kelompok, asosiasi terdiri dari orang orang yang memiliki kepentingan yang sama, lazimnya yang menonjol adalah kepentingan ekonomi.
Tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibanding sebelum bergabung dengan koperasi.

II. Prinsip - prinsip koperasi
Prinsip koperasi di dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan pada pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi.
Berikut ini beberapa prinsip koperasi :
1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang keanggotaanya bersifat sukarela terbuka bagi semua orang yang bersedia mengunakan jasa jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan gender.
2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Pengawasan oleh anggota secara Demokratis. Anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Laki laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara). Pada tingkatan lain koperasi juga dikelola secara demokratis.
3. Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota.
4. Modal diberi balas jasa secara terbatas.
5. Koperasi bersifat mandiri.

III. Fungsi dan Peran Koperasi
Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini.
1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya.
2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

IV. Manfaat Koperasi
Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat koperasi di bidang sosial.

Manfaat Koperasi di Bidang Ekonomi
Berikut ini beberapa manfaat koperasi di bidang ekonomi :
a. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya.
b. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu.
c. Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi melayani dengan baik keperluan anggotanya.
d. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi.
e. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat.

Manfaat Koperasi di Bidang Sosial
Di bidang sosial, koperasi mempunyai beberapa manfaat berikut ini :
a. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram.
b. Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.
c. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.

V. Jenis jenis Koperasi
Jenis koperasi didasrkan pada kesamaan usaha atau kepentingan ekonomi anggotanya. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Jenisnya adalah :
a. Koperasi Produsen.
Koperasi produsen beranggotakan orang orang yang melakukan kegiatan produksi (produsen). Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang sebesar besarnya bagi anggotanya dengan cara menekan biaya produksi serendah rendahnya dan menjual produk dengan harga setinggi tingginya. Untuk itu, pelayanan koperasi yang dapat digunakan oleh anggota adalah Pengadaan bahan baku dan Pemasaran produk anggotanya.
b. Koperasi Konsumen
Koperasi konsumen beranggotakan orang orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang sebesar besarnya bagi anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan mudah didapat. Contoh :
- koperasi simpan pinjam
- koperasi serba usaha ( konsumen)

VI. Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi
Anggota koperasimemiliki peran ganda, sebagai pemilik sekaligus pengguna pelayanan koperasi. Sebagai pemilik, anggota berpartisipasi dalam memodali, mengambil keputusan, mengawasi, dan menanggung resiko. Sebagai pengguna, anggota berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan koperasi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan bila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Sedangkan hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh. Bila hak ini tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dapat menuntut. Tetapi bila hak tersebut tidak digunakan, maka tidak ada sanksi untuk itu.

Anggota koperasi berkewajiban :
1. mematuhi AD dan ART serta keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota.
2. menanda tangani perjanjian kontrak kebutuhan. Sehingga, anggota bemar benar sebagi pasar tetap dan potensial bagi koperasi.
3. menjadi pelangan tetap
4. memodali koperasi
5. mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan
6. menjaga rahasia perusahaan dan organisasi koperasi kepada pihak luar
7. menanggung kerugian yang diderita koperasi, proporsional dengan modal yang disetor.
Anggota koperasi berhak :
1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. memilih pengurus dan pengawas
3. dipilih sebagai pengurus atau pengawas
4. meminta diadakan rapat anggota
5. mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak
6. memnfaatka pelayanan koerasi dan mendapat pelayanan yang samadengan anggota lain,
7. mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi
8. menyetujui atau mengubah AD / ART sera ketetapan lainya.

Analisis Antara Kebijakan Pembangunan Indonesia, baik Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Sektoral dengan Kebijakan Hutang Luar Negri

Pembangunan merupakan upaya untuk mengubah kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Pembangunan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan seluruh Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk memperoleh tingkat kesejahteraan. Di dalam melaksanakan pembangunan tersebut, baik pembangunan nasional maupun pembagunan sektoral (daerah) adakalanya sebuah negara tidak memiliki modal untuk melakukannya. Maka, di dalam teori pembangunan kemudian disebutkan melalui konsep pembangunan berbasis hutang luar negeri.

Pinjaman luar negeri, atau utang luar negeri adalah salah satu hantu bagi pembangunan ekonomi negara dunia ketiga pada sa’at ini. Beberapa referensi yang mengkaji mengenai pembangunan di negara-negara berkembang mulai melihat persoalan pinjaman luar negeri sebagai salah satu pusat penyebab keterbelakangan negara-negara dunia ketiga. Beberapa persoalan yang timbul dari utang luar negeri adalah memperlebar jurang antara negara-negara miskin di bagian selatan dan negara-negara kaya di bagian utara; memiskinkan penduduk di negara-negara dunia ketiga; dan sering pula dilihat sebagai sebuah bentuk penjajahan baru. Menurut perhitungan IMF, pada tahun 2006, utang luar negeri dari 146 negara selatan melampaui 2.207 milliar USD dan uang yang harus mereka bayarkan adalah 495.3 milliar USD. Jumlah ini diakui sendiri oleh IMF bahwa angka ini melampaui kemampuan negara-negara di atas untuk membayar, mengingat nilai di atas sama dengan 80% dari seluruh export barang dan jasa dari negara-negara di atas.
Kehidupan ekonomi Negara berkembang selalu terwarnai dengan sebuah permasalahan terhambatnya pembangunan yang ada lantaran kemampuan dari Negara tersebut untuk menghidupi proses pembangunan yang sedang dilakukan memiliki keterbatasan.
Keterbatasan tersebut seringkali membuat Negara perlu untuk memikirkan mekanisme penerimaan yang mampu mengatasi problem tersebut. Dengan sederhana kita bisa melihat bahwa sumber penerimaan Negara adalah melalui pajak terhadap masyarakatnya, namun bila hal ini belum dapat memenuhi tuntutan yang ada maka negara akan mengambil sebuah alternatif pembiayaan, yaitu pembiayaan melalui utang. Utang tersebut dapat berasal dari Swasta, Negara Lain, Lembaga Donor, ataupun dari masyarakat. Konteks utang yang akan diterima pun dapat berupa hibah, pinjaman lunak, pinjaman program, maupun surat berharga. Dunia internasional dikejutkan oleh badai krisis yang menerpa Indonesia, yang selama ini dipandang sebagai negara stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang fantastis, ternyata begitu ditimpa badai krisis, seluruh bangunan ekonominya runtuh, persatuan nasional rapuh terancam disintegrasi bangsa seperti Yugoslavia dan negara-negara kawasan Balkan.

Krisis ekonomi berkepanjangan dan lambannya pemulihan ekonomi, menunjukkan kerapuhan fondasi ekonomi Indonesia yang selama ini dibangun. Praktek monopoli, konglomerasi dan ekonomi kapitalistik mematikan usaha-usaha ekonomi kerakyatan, memperluas kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Kondisi ini semakin diperparah oleh budaya gemar berutang dan mempermanis istilah hutang luar negeri dengan bantuan luar negeri. Celakanya lagi hutang luar negeri/ bantuan luar negeri dari negara-negara donor, dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia banyak yang dikorup oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tingkat kebocoran ini cukup signifikan, menurut begawan ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo, mencapai 30% dari total anggaran pembangunan.

Target mengakhiri kemiskinan, seperti diungkapkan oleh Jeffry Sachs dalam bukunya The End of Poverty, merupakan tanggung jawab bersama negara-negara di dunia yang melintasi batas nasionalisme. Kemiskinan yang melanda suatu negara merupakan sebuah penyakit yang sangat sulit dientaskan tanpa adanya pertolongan dari negara lain.
Sejak tahun 2000, semua negara anggota PBB memiliki kesepakatan yang dituangkan dalam Milleneum Development Goals (MDGs). Salah satu tujuan utamanya adalah pengurangan angka kemiskinan menjadi separuh pada 2015. Kemudian, sebuah pertanyaan besar yang menyoal bagaimana target itu bisa terpenuhi pun mengemuka. Pertanyaan ini memang sudah sewajarnya diungkapkan mengingat kondisi dan kapasitas APBN yang kurang mumpuni.
Konsekuensi berutang terlalu banyak
Sejatinya, utang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, Pattilo, Pairson dan Ricci pada tahun 2002, menemukan hubungan yang negatif antara utang dengan tingkat pendapatan perkapita. Dari 100 negara yang diteliti, mereka menemukan kontribusi utang terhadap pendapatan perkapita suatu negara adalah negatif untuk rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) yang berada pada kisaran persentase 35-45%.
Lebih lanjut, tingginya level utang tersebut dapat menyebabkan berkurangnya sumber daya yang dapat dialokasikan untuk kepentingan investasi yang dapat memperbaiki kinerja ekspor.
Indonesia sekarang menghadapi debt to gdp ratio sebesar 45%. Dengan berlandaskan penelitian yang dilakukan oleh Pattilo dkk, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa utang luar negeri mempunyai dampak yang kurang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan berutang, penyediaan sarana dan prasarana publik pun menjadi terkendala. Betapa tidak, setiap tahun fiskal 40% PPh dan PPn yang dibebankan ke masyarakat, habis untuk bayar hutang pemerintah. Hal ini menjadi sebuah hal yang ironis mengingat salah satu fungsi utama pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mesyarakat melalui penyediaan barang-barang kebutuhan public (public goods). Jadi, alih-alih mensejahterakan negara, dengan menambah utang justru semakin menyengsarakan negara.
Peruntukan utang luar negeri yang tidak jelas
Periode 1974 hingga 1981 sebenarnya adalah periode dimana Indonesia tidak membutuhkan utang luar negeri karena penerimaan negara pada saat itu sudah sangat mumpuni. Besarnya penerimaan negara pada saat itu adalah lebih karena adanya windfall profit dari naiknya harga minyak internasional. Tetapi apa lacur, justru pada periode ini lah Indonesia memanen utang luar negeri, sungguh tak masuk diakal.
Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah kira-kira peribahasa yang tepat untuk menceritakan kondisi Indonesia. Kedatangan utang yang tidak tepat itu ditambah lagi dengan mekanisme peruntukan utang yang tidak jelas. Utang luar negeri lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif ketimbang investasi. Tidak seperti kegiatan investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian (rate of return) yang pasti , kegiatan konsumsi justru tidak memberikan kepastian rate of return. Pada gilirannya kondisi ini menciptakan sebuah kendala akan ketidaksinambungan pembayaran utang (debt unsustainability).
Dengan demikian, dengan utang luar negeri yang besar, Indonesia mengalami resource drain. Ini terjadi karena net welfare effect yang negatif dari utang luar negeri. Kontribusi utang luar negeri yang sedikit terhadap kesejahteraan Indonesia harus dibenturkan dengan kenyataan akan tingginya jumlah cicilan pokok utang dan beban bunga yang harus dibayar setiap tahun fiskal. Angka Rp 91.6 T dalam APBN 2006 sedikit banyak telah menceritakan betapa pahitnya mempunyai utang luar negeri. Bandingkan dengan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang hanya sebesar Rp 17 T! bagaimana Indonesia bisa lepas dari jerat kemiskinan?
Pentingnya meminta pengurangan utang
Pelbagai fakta dan argumentasi diatas kiranya sudah cukup untuk dijadikan alasan yang kuat untuk mendorong pemerintah Indonesia meminta pengurangan utang luar negeri kepada negara-negara kreditor. Pengurangan utang luar negeri tak pelak lagi menjadi jalan keluar utama untuk membiayai aktivitas pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Utang luar negeri memang menjadi polemik yang tiada habis-habisnya. Dunia seakan terbagi menjadi dua kiblat yang besar. Yang satu setuju dengan pelbagai argumentasi yang mengangkasa, sementara yang lain menolak dengan argumentasi dan tentangan yang tak kalah mengesankan. Utang, pada level tertentu memang diperlukan, akan tetapi terlalu banyak berutang justru akan membuat negara menjadi sakit. Hal ini sepertinya sudah menjadi logika yang masuk akal dalam konteks ilmu ekonomi. The law of diminishing return kiranya sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan fenomena yang satu ini. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu barang akan sangat bermanfaat bagi sang pemakai akan tetapi menjadi penyakit ketika dikonsumsi secara berlebihan.
Memang, pengurangan utang bukan merupakan satu-satunya solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan pada dasarnya juga mempunyai kaitan yang erat dengan besar kecilnya arus modal yang masuk ke Indonesia. Oleh karenanya, seperti diungkapkan oleh Ragnar Nurske lewat bukunya “The Capital Accumulation In The Less Developed Countries (1953)” tujuan utama pembangunan ekonomi memang harus melalui (a). peningkatan pendapatan perkepala; (b) penanaman modal. Namun, seperti juga diungkapkan oleh ekonom kenamaan Swedia Gunnar Myrdal, kemiskinan juga merupakan masalah politik. Oleh karenanya diperlukan suatu keputusan politik oleh pimpinan suatu negara. Karena masalah kemiskinan merupakan permasalah struktural, maka pemecahan masalah ini juga harus terkait dengan perencanaan pembangunan jangka panjang. Tidak mungkin diselesaikan langsung seketika tanpa suatu perencanaan dan penanganan yang matang. Berangkat dari pernyataan Myrdal tersebut, jelaslah sudah bahwa program pengentasan kemiskinan melalui jalur pertumbuhan ekonomi memerlukan waktu yang panjang dan jalan yang berliku. John Maynard Keynes bahkan pernah setengah berkelakar dengan menyatakan “How long is the long run? In the long run we are all dead”. Pendapat Keynes itu mungkin sangat kontekstual dengan pembahasan kita sekarang, pertumbuhan ekonomi memang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan, tetapi sampai kapan? Mungkin, hingga hari kiamat tiba, permasalahan kemiskinan boleh jadi tidak akan pernah selesai.
Pengurangan utang luar negeri memang masih meninggalkan polemik hingga kini. Akan tetapi, program ini sepertinya merupakan obat yang paling mujarab untuk menuntaskan penyakit bernama kemiskinan. Kemiskinan, tidak dapat diatasi dengan memakai satu obat saja berupa liberalisasi dan deregulasi, bak aspirin yang dipakai untuk mengobati segala penyakit. Kemiskinan, harus langsung diobati dan ditangani langsung pada akarnya yaitu pengalihan sumber daya (resource allocation) dari sumber yang sedianya dialokasikan untuk membayar utang luar negeri (external debt repayment) kepada program pengentasan kemiskinan.
Indonesia sangat layak untuk mendapatkan pengurangan utang luar negeri
Negara-negara yang tergabung dalam G8, pada tahun 2003 melakukan sebuah pertemuan di Evian. Melalui pertemuan ini, G8 lantas mengklasifikasikan pendekatan baru untuk menanggulangi permasalahan utang pada negara-negara berpendapatan menengah (middle income countries). Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan dan memformalkan solusi dari permasalahan sustainabilitas dari negara-negara non-HIPC (Highly Indebted Poor Countries), dan untuk menyediakan sebuah kerangka analisa kondisi utang di masing-masing negara. Pendekatan Evian ini pada dasarnya diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan sustainabilitas utang jangka panjang ketimbang jangka pendek. Jika ketidak mampuan suatu negara untuk membayar utang lebih dikarenakan permasalahan likuiditas, maka Paris Club akan terus melanjutkan pendekatan Houston dan klasik (tidak ada pengurangan stok utang luar negeri). Akan tetapi jika ketidak mampuan membayar utang dikarenakan permasalahan sustainabilitas yang teramat parah, maka mekanisme yang diterapkan bisa sangat ekstrim seperti hair cut dan write off.
Indonesia, seperti telah dijelaskan diatas, memiliki masalah sustainabilitas yang teramat parah. Angka 45,63% debt to GDP ratio sedikit banyak telah bercerita. Oleh karenanya, Indonesia layak dan bahkan sangat layak untuk mendapatkan pengurangan utang.
Penjadwalan pembayaran utang luar negeri yang telah berjalan selama ini, baik disadari atau tidak, telah menciptakan ketidak pastian dan memiliki imbas yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Betapa tidak, penjadwalan yang harus menembus birokrasi yang rumit dan panjang tak pelak telah mengakibatkan banyaknya waktu yang terbuang. Ilmu ekonomi mengenal sebuah konsep yang bernama opportunity cost, yaitu konsep yang menjelaskan sebuah potensi keuntungan yang hilang sebagai akibat tersitanya waktu untuk melakukan aktivitas yang menguntungkan. Coba bayangkan, berapa besar kerugian yang harus terjadi karena terlalu sering bernegosiasi untuk penjadwalan utang (multiple resecheduling exercices)? Jadi untuk mengeliminir negosiasi yang berlarut-larut, pengurangan utang luar negeri sepertinya merupakan sebuah jalan keluar yang tepat. Dengan demikian, negara tidak perlu secara berkesinambungan melakukan penjadwalan utang luar negeri karena stok nya sudah jauh berkurang dari level yang mematikan.
Pengurangan utang luar negeri memang terus mendapat tentangan hingga kini, hal ini dapat dimaklumi mengingat pengurangan utang ditenggarai merupakan tindakan yang dapat “memanjakan” negara-negara debitor.

sumber :
http://kifbi.wordpress.com/2008/04/03/utang-luar-negeri-dan-tingkat-kemiskinan/

Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur

1. Sejarah Perekonomian Provinsi Jawa Timur

PEREKONOMIAN DAN SEKTOR LAPANGAN USAHA
a. Keadaan Perekonomian Secara dalam struktur perekonomian Jawa Timur.
Sektor lapangan usaha lainnya yang juga potensial adalah perdagangan, hotel, restoran , serta sektor industri pengolahan. Struktur kontribusi lapangan usaha yang demikian ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Timur sudah menampakkan perkembangan kearah kemantapan, yaitu perkembangan industri dan jasa yang di dukung oleh pertanian yang tangguh. Kemampuan perekonomian Jawa Timur yang seperti diuraikan diatas pada hakekatnya memberikan implikasi adanya potensi perkembangan dan pengembangan yang dapat dipacu lebih pesat pada masa - masa mendatang .
b. Lapangan Usaha Pertanian
Lapangan usaha pertanian didalam struktur perekonomian Jawa Timur sampai saat ini masih tetap memegang peranan penting , hal tersebut nampak pada sumbangannya terhadap produk regional domestik bruto Propinsi Jawa Timur.
Selain peranannya terhadap struktur perekonomian daerah , Sub - sektor pertanian rakyat juga mampu berperan terhadap stok pangan Nasional.
Jawa Timur pada tahun mendatang tetap bertekat terus mengupayakan peningkatan produksi pangan dalam rangka pelestarian swasembada pangan sebagaimana yang telah dicapai saat ini .
c. Lapangan Usaha Perdagangan dan Koperasi
Nilai ekspor hasil perdagangan Jawa Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat, membuktikan bahwa iklim pembangunan dibidang perdagangan Jawa Timur semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dukungan dan terobosan - terobosan dipasaran potensial bagi eksport migas dan non migas disamping mempertahankan serta terus meningkatkan volume dan nilai eksportnya. Sedangkan untuk koperasi Jawa Timur berupaya mewujudkan Propinsi Koperasi melalui gerakan nasional sadar koperasi serta menciptakan demokrasi ekonomi sampai ditingkat pedesaan.


d. Pertambangan dan energi
Dari berbagai potensi pertambangan yang ada di Jawa Timur diharapkan pendapatan dari sektor pertambangan dapat semakin meningkat.Dalam rangka tata ruang, persebaran lokasi bahan tambang perlu diperhatikan dalam usaha pengamanan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu dalam hal pembangunan dibidang energi khususnya tenaga listrik di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Hal ini dapat di buktikan dengan bertambahnya jumlah desa yang terjangkau program listrik pedesaan. Selain listrik, energi gas juga diproduksi oleh perusahaan gas negara Jawa Timur
bagaimanapun masih tetap baik mengingat kemungkinan dapatnya dikembangkan gas bumi seperti diduga sekitar Gresik dan Madura. Sekitar peningkatan pembangunan di bidang energi memberikan harapan bahwa perkembangan kegiatan hingga ke pelosok pedesaan akan dapat dipacu peningkatannya dalam rangka pengembangan wilayah Jawa Timur secara keseluruhan .
otensi Perdagangan Jawa Timur
Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan Nusantara.
Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang sangat cukup berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.
Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua ( PJP II ), GBHN 1993 mengamanatkan bahwa jasa, termasuk pelayanan infra struktur dan jasa keuangan, terus dikembangkan menuju terciptanya jaringan informasi, perhubungan, perdagangan dan pelayanan keuangan yang andal, efesien , mampu mendukung industrialisasi dan upaya pemerataan. GBHN 1993 memberi petunjuk bahwa perdagangan dalam negeri dan distribusi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam ( Repelita V1 ) diarahkan untuk memperlacar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi, mempercepat pembangunan menyebarkan dan meratakan hasil pembangunan keseluruhan Wilayah Tanah Air.
Disamping itu, peningkatan ekspor barang dan jasa termasuk jasa konsruksi diarahkan pada penganekaragaman jenis komoditi ekspor meningkatkan jumlah serta mutu barang dan jasa ekspor serta meningkatkan daya saing melalui upaya perluasan pasar, penyebaran informasi dan peningkatan produksi, didukung oleh sarana dan prasarana telekomonikasi dan transportasi serta lembaga keuagan yang andal. Impor barang dan jasa diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor, penghematan devisa dan pola hidup sederhana.
Sedang pelaksanaan pembangunan perdagangan dipropinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur sebagai mana tertuang dalam Repelita V1 Daerah Jawa Timur dengan tujuan, sasaran kebijakksanaan dan langkah - langkah antara lain sebagai berikut :
A. TUJUAN
1. Perdagangan Dalam Negeri
Pembangunan perdagangan dalam Negeri di Jawa Timur sesuai diamanatkan dalam pola dasar pembangunan daerah dalam Repelita VI memiliki tujuan seperti berikut :
a. Meningkatkan efesiensi perdagangan dalam negeri melalui sistem distribusi nasional yang efesien dan efektif, dalam upaya meningkatkan daya saing produk - produk ekspor, mempertahankan tingkat harga yang wajar dan stabil di dalam negeri antara lain memperluas pemasaran barang - barang produk dalam negeri dan meningkatkan peranan pengusaha nasional khususnya pada golangan ekonomi lemah.
b. Mendorong meningkatkan peran dunia usaha, antara lain melakukan kebijaksanaan mengurangi dan menghapuskan berbagai aturan yang dianggap mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha, sehingga menjadi dunia usaha yang ada didaerah semakin berkembang.
c. Menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya disesuaikan dengan pola produksi dan kosumsi masyarakat didukung oleh sistem pembiayaan dan jasa transportasi dan jaringan distribusi yang mantap .
2. Pedagangan Luar Negeri
Dalam repelita VI tujuan pembangunan luar negeri di Jawa Timur sejalan dengan pola dasar pembangunan daerah adalah meliputi :
a.Ekspor
Mendorong ekspor komoditi non migas, dengan terus mengembangkan peningkatan daya saing penerobosan serta perluasan pasar luar negeri melalui peningkatan efesiensi produksi , mutu komoditi , jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, serta penganekaragaman produk dan pasar. Kegiatan ini didukung oleh penyempurnaan pemantapan sarana dan prasarana perdagangan , yang meliputi jaringan informasi pasar, peningkatan promosi serta peningkatan akses pasar.
b.Impor
Memenuhi kebutuhan barang dan jasa khususnya barang modal, bahan baku dan bahan penolong, yang diarahkan untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri. Dengan demikian akan mampu menghasilkan barang dan jasa dengan dan harga yang bersaing, dalam rangka menunjang ekspor dan mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Melakukan penghematan penggunaan devisa, utamanya yang digunakan untuk impor barang mewah.
c.Mutu
Situasi ekonomi dan perdagangan internasional dewasa ini cenderung menuntut kepastian mutu dari suatu produk melalui dokumen hasil pengujian dan jaminan mutu dari perusahaan pemasok melalui penerapan sistem jaminan yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggung jawabkan.
3.Aparatur
Dalam upaya meningkatkan kualitas dari aparat pelaksana maka dalam alam deregulasi ini peranan aparat pemerintah khususnya perdagangan sebagai pemberi perijinan harus dikurangi dan dialihkan pada pemberian pelayanan, Bimbingan dan dorongan yang sebaik- baiknya kepada dunia usaha agar tujuan pembangunan perdagangan dalam Repelita VI dapat tercapai dengan optimal.
B. SASARAN
1. Perdagangan Dalam Negeri
• Sasaran pembangunan perdagangan dalam negeri mencakup, sistem distribusi nasional yang efesien dan efektif yang dapat meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar negara. Dalam pada itu juga akan mendorong tersedianya barang dan jasa dipasar dengan harga yang layak bagi produsen dan terjangkau oleh daya beli rakyat banyak dengan kata lain dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat baik sebagai produsen maupun konsumen akhir, disamping juga dapat ditekan serendah mungkin adanya perbedaan harga yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu dan daerah (untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen). Selanjutnya, dengan semakin lancarnya pengadaan bahan baku dan penolong akan menjamin kelangsungan produksi, dan meluasnya pasar dalam negeri akan mendorong lebih lanjut kegiatan di bidang produksi. Adanya distribusi yang baik, komoditi yang dikendalikan semakin berkurangnya, kegoncangan harga yang semakin jarang,, kebutuhan yang semakin terjamin, serta tercapainya kemampuan lembaga yang lebih dinamis.
• Dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah dapat melaksanakan iklim usaha dengan lebih baik yang dapat memberikan luar gerak yang lebih luas khususnya bagi dunia usaha ekspor sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan ekspor baik swasta, BUMN, maupun koperasi.


2. Perdagangan Luar Negeri
a. Ekspor
• Meningkatkan volume maupun nilai serta daya saing barang - barang ekspor Jawa Timur dipasar dunia.
• Meratanya kesempatan berusaha dan meningkatnya partisipasi pedagang golongan ekonomi lemah.
• Terpeliharanya pasar tradisional yang telah ada serta terciptanya perluasan dan penyebaran wilayah pasar disertai dengan beranekaragamnya komoditi ekspor.
• Meningkatnya variasi barang ekspor hasil produksi.
• Meningkatnya kandungan lokal bahan baku dan teknologi ekspor produksi barang Jawa Timur .
• Meningkatnya nilai tambah dan harga / unit barang ekspor.
• Meningkatnya kemampuan eksportir dalam bidang pemasaran dan semakin meningkat kesadarannya dalam memenuhi ketentuan - ketentuan baik di dalam maupun di luar negri di bidang perdagangan/ekspor serta semakin mantapnya organisasi /asosiasi dan badan - badan pemasaran sehingga dapat berperan sesuai fungsinya .
• Semakin lengkapnya dan semakin lancarnya penyebaran informasi di bidang perdagangan baik di dalam maupun diluar negeri.
• Terciptanya keterkaitan yang saling menguntungkan antar produsen dan eksportir.
• Meningkatkan pendapatan produsen hasil pertanian rakyat dan pedagang .
• Terciptanya perjanjian dagang secara birateral disesuaikan dengan kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
• Mantapnya daya saing mata dagangan ekspor Jawa Timur dalam perdagangan secara bilateral maupun peningkatan pemanfaatan dan kemampuan perwakilan perdagangan RI di luar negeri.
13. Semakin lengkap dan semakin lancarnya penyebaran informasi di bidang perdagangan luar negeri baik kepada dunia usaha maupun di kalangan pemerintah secara tepat waktu dan tepat guna.
b. Impor
• Tersedianya barang modal, bahan baku / penolong serta jasa yang diperlukan bagi pengembangan sektor industri dalam jumlah yang memadai dan harga yang wajar sehingga menunjang peningkatan produktifitas dan daya saing barang ekspor serta penggunaan hasil produksi dalam negeri.
• Meningkatnya peranan impor yang berwawasan lingkungan.
• Meningkatnya pelayanan informasi impor terutama bagi pengusaha golongan menengah dan kecil dalam rangka menunjang peningkatan efisiensi impor melalui diversifikasi produk dan negara asal.
• Meningkatnya peranan perdagangan impor dalam upaya menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan investasi asing dan investasi dalam negeri.
• Terkendalinya impor produk - produk tertentu dalam rangka menunjang peningkatan industri dalam negeri yang banyak menyerap tenaga kerja baik yang berorientasi ekspor maupun pasar dalam negeri.
c. Mutu
• Meningkatnya ekspor melalui peningkatan mutu dan jaminan mutu sesuai dengan permintaan pasar.
• Meningkatnya daya saing produk dalam negeri dan perlindungan konsumen melalui pengendalian mutu dan jaminan mutu .
• Hasil uji laboratorium penguji dapat diterima dan diakui diperdagangan Nasional maupun Internasional .
• Produsen mampu mewujudkan jaminan mutu .
Perindustrian
Jawa Timur memiliki sejumlah industri besar, di antaranya galangan pembuatan kapal terbesar di Indonesia PT PAL di Surabaya, industri besar kereta api terbesar di Asia Tenggara PT INKA di Madiun, pabrik kertas (PT Tjiwi Kimia di Tarik-Sidoarjo, PT Leces di Probolinggo), pabrik rokok ( Wismilak di Surabaya Gudang Garam di Kediri, Sampoerna di Surabaya dan Pasuruan, serta Bentoel di Malang). Di Gresik terdapat Semen Gresik dan Petrokimia. Pemerintah telah menetapkan 12 kawaan industri estate, di antaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Surabaya, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan, Madiun Industrial Estate Balerejo (MIER) di kabupaten Madiun, Ngoro Industrial Park (NIP) di Kabupaten Mojokerto, Kawasan Industri Jabon di Kabupaten Sidoarjo, serta Lamongan Integrated Shorebase (LIS) di Kabupaten Lamongan. Sentra industri kecil tersebar di seluruh kabupaten/kota, dan beberapa di antaranya telah menembus ekspor; Industri kerajinan kulit berupa tas dan sepatu di Tanggulangin, Sidoarjo adalah salah satu industri kecil yang sangat terkenal.
Pertambangan dan energi
Blok Cepu, salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, ditambang di Bojonegoro. Pembangkit listrik di Jawa Timur dikelola oleh PT PJB, dimana meliputi PLTA (Ir. Sutami, Selorejo, Bening), PLTU, dan PLTGU, yang menyediakan energi listrik ke sistem Jawa-Bali. Beberapa daerah menikmati pembangkit energi mikrohidro dan energi surya.

2. Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemandirian suatu wilayah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Semakin besar PAD suatu daerah bisa berarti semakin mandiri daerah tersebut serta mampu melaksanakan pelaksanaan daerah.
DUKUNGAN REALISASI PAD DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR
TERHADAP REALISASI APBD PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1997/1998 s/d 2006
1. Pada tahun 1997/1998 realisasi penerimaan PAD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 497.234.770.996,00, realisasi APBD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 1.867.329.256.391,34 dan prosentasenya sebesar 26,63%
2. Pada tahun 1998/1999 realisasi penerimaan PAD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 442.294.323.910,00, realisasi APBD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 854.888.445.961,03 dan prosentasenya sebesar 51,74%
3. Pada tahun 1999/2000 realisasi penerimaan PAD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 470.389.652.430,00, realisasi APBD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 971.913.804.873,00 dan prosentasenya sebesar 48,4%
4. Pada tahun 2000 realisasi penerimaan PAD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 661.712.043.563,84, realisasi APBD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 1.315.053.409.640,77 dan prosentasenya sebesar 50,32%
5. Pada tahun 2001 realisasi penerimaan PAD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 1.154.338.430.979,33, realisasi APBD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 2.405.6763.94.331,40 dan prosentasenya sebesar 47,98%
6. Pada tahun 2002 realisasi penerimaan PAD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 1.644.053.530.210,73, realisasi APBD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp3.321.097.083.757,03 dan prosentasenya sebesar 49,5%
7. Pada tahun 2003 realisasi penerimaan PAD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 1.920.515.031.446,00, realisasi APBD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 4.340.890.321.000,00 dan prosentasenya sebesar 44,24%
8. Pada tahun 2004 realisasi penerimaan PAD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 2.549.909.017.872,00 , realisasi APBD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 3.925.861.375.182,32 dan prosentasenya sebesar 64,95%
9. Pada tahun 2005 realisasi penerimaan PAD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 3.105.651.069.743,00 , realisasi APBD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 4.611.233.578.172,58 dan prosentasenya sebesar 67,35 %
10. Pada tahun 2006 realisasi penerimaan PAD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 3.274.819.728.798,00, realisasi APBD dipenda Prov.Jawa Timur sebesar Rp 5.103.392.670.612,12 dan prosentasenya sebesar 64,17 %

Sumber Dipenda Propinsi Jawa Timur.(2007)
Peningkatan PAD ini terjadi pada pos pajak daerah maupun laba BUMD yang saat ini sedang intensif dilakukan pembenahan pembenahan managemen secara profesional . Dengan semakin membaiknya kinerja BUMD diharapkan peningkatan kapasitas Fiskal daerah tidak hanya terkonsentrasi pada pos tradisional (BBNKB dan PKB).
PENDAPATAN ASLI DAERAH JATIM NAIK 2008
Berkaitan dengan kenaikan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Pada perubahan APBD 2008, PAD Jatim naik lebih dari Rp 351 miliar. APBD awal 2008, PAD ditetapkan sebesar Rp 5,3 triliun. Pada Perubahan ABPD 2008, Pemprov mengajukan perubahan PAD lebih dari Rp 351 miliar. Kenaikan tersebut paling besar bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Sehingga PAD APBD 2008 menjadi Rp 5,7 triliun.Kalau PAD naik, berarti ada perbaikan ekonomi di Jatim,"

3. Hambatan Pembangunan Daerah Provinsi
Hambatan pembangunan/kendala-kendala pembangunan provinsi Jawa Timur seperti kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar ekonomi, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta kendala geografis yang relatif terisolasi merupakan masalah utama bagi pengembangan KTI
4. Produk Unggulan Provinsi Jawa Timur
Produk unggulan di Provinsi Jawa Timur antara lain tenun ikat parengan, tas enceng gondok, beras, konveksi, wingko Babat, krupuk kedelai, wingko Babat, tas tempurung kelapa, tikar lipat, dan sepatu border.
5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhsilan pembangunan
Factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah provinsi Jawa Timur antara lain :
1. Modal (capital)
2. Tenaga kerja yang tersedia
3. Kekayaan alam (sumber daya alam ) riil
4. Teknologi dan wirausaha
5. Karakteristik social budaya masyarakat
6. Luasnya pasar
7. System perekonomian yang digunakan.
Factor modal dan tenaga kerja merupakan input yang langsung mempengaruhi besarnya output. Sedangkan kelima factor terakhir merupakan input yang secara tidak langsung mempengaruhi besarnya output melalui pengaruhnya terhadap modal dan tenaga kerja

6. Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur
Profil Soekarwo – Gubernur Jawa Timur Periode Tahun 2009-2014

DR. H. Soekarwo, SH, M.Hum (lahir di Madiun, Jawa Timur, 16 Juni 1950; umur 60 tahun) adalah Gubernur Jawa Timur periode 2009-2014.
Soekarwo, suami dari Hj. Nina Kirana ini menamatkan pendidikannya di SR Negeri Palur Madiun (1962), SMP Negeri 2 Ponorogo (1965), serta SMAK Sosial Madiun (1969). Gelar sarjana hukum diperolehnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1979), sementara gelar pascasarjana hukum di Universitas Surabaya (1996), dan gelar doktornya di Universitas Diponegoro Semarang (2004).
Soekarwo mengawali kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, dan terakhir sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (2003-2008). Ia juga dipercaya sebagai Komisaris Utama Bank Jatim sejak tahun 2005.
Soekarwo terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan selama dua putaran (putaran pertama tanggal 23 Juli 2008 dan putaran kedua tanggal 4 November 2008) serta pemilihan ulang putaran kedua di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tanggal 21 Januari 2009. Pelantikan Soekarwo sebagai Gubernur dan Saifullah Yusuf sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.
Profil Drs. Saifullah Yusuf-Wakil Gubernur provinsi Jawa Timur
Drs. Saifullah Yusuf (lahir di Pasuruan, Jawa Timur, 28 Agustus 1964; umur 46 tahun) adalah Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2009-2014.
Pendidikan
Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Nasional, Jakarta pada tahun 1985.
Awal karier
Syaifullah Yusuf mengawali kariernya melalui organisasi GP Ansor. Ia menjadi ketua umum GP Ansor selama dua periode yaitu 2000-2005 dan dilanjutkan 2005-2010. Sebelumnya juga ia menjadi plh Ketua Umum GP Ansor menggantikan Iqbal Assegaf yang meninggal dunia tahun 1999.
Menjadi anggota DPR
Pada Pemilu 1999 ia menjadi anggota DPR dari PDIP. Ia dianggap sebagai lambang aliansi dari Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri karena Saifullah adalah orang kepercayaan Gus Dur dan ditempatkan di PDIP. Ketika hubungan Gus Dur-Megawati merenggang maka pada tahun 2001, Saifullah mengundurkan diri dari PDIP dan juga DPR serta bergabung dengan PKB.
Pada muktamar PKB tahun 2002, Saifullah terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PKB, itu merupakan hasil yang optimal setelah sebelumnya ia bersaing dengan Alwi Shihab memperebutkan posisi ketua umum.
Menjadi menteri
Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu dari Oktober 2004 hingga Mei 2007. Konflik di tubuk PKB yang berakibat dicopotnya Saifullah Yusuf dari jabatan Sekjen PKB berimbas pada jabatan menteri ini. Karena tidak dianggap lagi sebagai representasi PKB lagi maka ia digantikan oleh Lukman Edy yang juga menggantikannnya sebagai Sekjen PKB.
Menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur
Saifullah Yusuf terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Soekarwo dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan selama dua putaran (putaran pertama tanggal 23 Juli 2008 dan putaran kedua tanggal 4 November 2008) serta pemilihan ulang putaran kedua di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tanggal 21 Januari 2009. Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://www.eastjava.com/plan/ind/umum.html
Indonesiaontime.com
Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi Negara berkembang http://id.shvoong.com/social-sciences/1999240-faktor-yang-mempengaruhi-pembangunan-ekonomi/#ixzz1HofIepL7

Prospek Bisnis 1990-an

Prospek Bisnis 1990-an
Secara umum terlihat bahwa perekonomian Indonesia, khususnya permintaan domestik mulai menunjukkan perbaikan walaupun belum sepenuhnya pulih kembali. Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 1993 mencapai 6,4 persen, sementara untuk tahun 1994, PDB Indonesia bahkan lebih tinggi, yakni sekitar 6,6 persen. Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya, sektor nonmigas cenderung memberi kontribusiyang lebih besar yaitu 7,4 persen untuk tahun 1993 dan 7,7 persen untuk tahun 1994. Perbaikan angka pertumbuhan ini tercermin pula dari pulihnya pertumbuhan kredit dan semakin rendahnya tingkat peredaran cek kosong. Untuk tahun-tahun berikutnya, tambahan dana dari pasar modal akan membantu sektor swasta dalam usaha pendanaan dan akan mendorong pertumbuhan dari sektor-sektor industri manufaktur, utilitas dan sektor properti.
Sektor manufaktur nonmigas akan kembali menjadi motor pertumbuhan dan diperkirakan bertumbuh sekitar 11,2 persen untuk tahun 1993 dan 11,2 persen selama tahun 1994. Pertumbuhan sektor manufaktur ini pada umumnya berasal dari industri ringan yang bisa memanfaatkan pasaran ekspor dan perbaikan pasar domestik, khususnya untuk barang-barang konsumsi. Pasaran ekspor sekarang tidak hanya berasal dari pasar tradisional saja, akan tetapi juga berasal dari pasar Asia-Pasifik yang tumbuh sangat pesat. Dalam sektor manufaktur, kegiatan-kegiatan yang akan tumbuh dengan pesat diperkirakan antara lain industri barang-barang konsumsi seperti industri makanan dan minuman, industri perabotan dari kayu, industri pakaian jadi, industri bahan bangunan termasuk semen, industri kimia, dan industri barang-barang dari kulit.
Kinerja sektor pertanian untuk tahun 1994 yaitu meningkat sebesar 3,4 persen. Sebetulnya sektor ini dapat tumbuh lebih tinggi lagi seandainya harga-harga komoditas pertanian seperti karet dan kelapa sawit kembali membaik di pasaran internasional. Disamping sektor manufaktur nonmigas, pertumbuhan yang relatif tinggi akan dialami oleh sektor utilitas (listrik, gas dan air minum) serta sektor konstruksi. Sektor yang pertama akan banyak dipengaruhi oleh peningkatan investasi pemerintah, sementara pertumbuhan sektor konstruksi berasal dari kombinasi investasi pemerintah dan swasta. Gejala peningkatan sektor konstruksi dapat dilihat dari mulai bergairahnya kembali pembangunan perumahan yang selama ini banyak dipengaruhi oleh adanya credit crunch dari sektor perbankan.

Prospek Bisnis 1990-an

Prospek Bisnis 1990-an
Secara umum terlihat bahwa perekonomian Indonesia, khususnya permintaan domestik mulai menunjukkan perbaikan walaupun belum sepenuhnya pulih kembali. Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 1993 mencapai 6,4 persen, sementara untuk tahun 1994, PDB Indonesia bahkan lebih tinggi, yakni sekitar 6,6 persen. Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya, sektor nonmigas cenderung memberi kontribusiyang lebih besar yaitu 7,4 persen untuk tahun 1993 dan 7,7 persen untuk tahun 1994. Perbaikan angka pertumbuhan ini tercermin pula dari pulihnya pertumbuhan kredit dan semakin rendahnya tingkat peredaran cek kosong. Untuk tahun-tahun berikutnya, tambahan dana dari pasar modal akan membantu sektor swasta dalam usaha pendanaan dan akan mendorong pertumbuhan dari sektor-sektor industri manufaktur, utilitas dan sektor properti.
Sektor manufaktur nonmigas akan kembali menjadi motor pertumbuhan dan diperkirakan bertumbuh sekitar 11,2 persen untuk tahun 1993 dan 11,2 persen selama tahun 1994. Pertumbuhan sektor manufaktur ini pada umumnya berasal dari industri ringan yang bisa memanfaatkan pasaran ekspor dan perbaikan pasar domestik, khususnya untuk barang-barang konsumsi. Pasaran ekspor sekarang tidak hanya berasal dari pasar tradisional saja, akan tetapi juga berasal dari pasar Asia-Pasifik yang tumbuh sangat pesat. Dalam sektor manufaktur, kegiatan-kegiatan yang akan tumbuh dengan pesat diperkirakan antara lain industri barang-barang konsumsi seperti industri makanan dan minuman, industri perabotan dari kayu, industri pakaian jadi, industri bahan bangunan termasuk semen, industri kimia, dan industri barang-barang dari kulit.
Kinerja sektor pertanian untuk tahun 1994 yaitu meningkat sebesar 3,4 persen. Sebetulnya sektor ini dapat tumbuh lebih tinggi lagi seandainya harga-harga komoditas pertanian seperti karet dan kelapa sawit kembali membaik di pasaran internasional. Disamping sektor manufaktur nonmigas, pertumbuhan yang relatif tinggi akan dialami oleh sektor utilitas (listrik, gas dan air minum) serta sektor konstruksi. Sektor yang pertama akan banyak dipengaruhi oleh peningkatan investasi pemerintah, sementara pertumbuhan sektor konstruksi berasal dari kombinasi investasi pemerintah dan swasta. Gejala peningkatan sektor konstruksi dapat dilihat dari mulai bergairahnya kembali pembangunan perumahan yang selama ini banyak dipengaruhi oleh adanya credit crunch dari sektor perbankan.

Sumber : Perekonomian Indonesia, Faisal Basri